Polman, Komunika Nusantara. Aliansi Masyarakat Polewali Mandar menggelar aksi di Kantor Bupati Polman, dalam akasinya AMP minta legislatif dan pemda agar bisa duduk bersama dalam mencarikan solusi terkait polemik ini, dimana ada desakan pada tahapan pilkades agar tes wawancara dan tertulis ditiadakan kalau tetap ada maka tes tertulis dan wawancara tidak bisa membuat bacalon Desa Gugur.
Berikut Pernyataan Sikap AMP, Kamis 09/09/2021.
Pilkades serentak akan digelar 2021 di Polewali Manidar, dalam prinsipnya pemilihan kepala Desa adalah pelaksana kedaulatan rakyat di Desa, dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum bebas, eahasia, jujur dan adil.
Eskalasi politik yang akan berlangsung ditungkat Desa esensinya menghendaki sirkulasi pergantian kepemimpinan yang diharapkan mampu menciptakan kerukunan, kesejahteraan serta keadilan untuk masyarakat Desa. Namun prosesi Demokrasi ditingkat Desa menual polemik yang hingga hari ini belum menemukan titik temu antara pihak legislatif dan Eksekutif olehnya itu kami dari Aliansi Masyarakat Polewali Mandar dengan ini mendorong percepatan penyelesaian Polemik Pemilihan Kepala Desa Serantak agar segera menemukan solusi bersama demi kepentingan Masyarakat luas.
Adapun kesimpulan dari hasil pengkajian kami melahirkan aspirasi/tuntutan adalah sebagai berikut: 1. Kami mendukung revisi perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa agar tetap
sesuai dengan semangat hierarki penyusunan perundang-undangan dengan adanya norma baru di dalam permendagri No 72 tahun 2020. 2. Kami mendukung menghilangkan pasal 24 ayat q dalam perda nomor 5 tahun 2017 tentang tes
tertulis dan wawancara dan bisa memposisikannya sebagai syarat tambahan bukan sebagai syarat wajib sebagai mana yang tertuan di dalam perbup 3. kami mendukung tahapan penundaan dengan tetap memastikan tahapan pilkades terlaksana
thn 2021. Maka untuk itu kami meminta agar DPRD kab polman segera menyelesaikan revisi perda inisiatif, 4.
5. Kami meminta kepada bupati polewali mandar agar menunda sementara tahapan pilkades
hingga selesainya perda inisiatif. Dan tetap memastikan agar pilakdes terlaksana tahun 2021 6. Kami meminta agar bupati kab polman bersama dengan DPRD bisa duduk bersama agar tidak terjadi resistensi, miskomsepsi dan bisa mengambil langkah langkah solutif demi kepentingan masyarakat luas.( BRI)
