Polman, Komunika Nunsantara. etua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (26/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Rahim didampingi anggota DPRD Sulbar dari Partai Golkar, Irfan Fahri. Mereka meninjau langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan tidak ada lagi persoalan terkait peliputan media di lokasi proyek.
Menurut Abdul Rahim, kunjungan itu bertujuan melihat secara langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, progres pembangunan dilaporkan telah mencapai 72,5 persen dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat, khususnya di Polewali Mandar dan Mamuju, diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Program pemerintah ini patut kita dukung bersama karena menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan,” ujar Abdul Rahim.
Senada dengan itu, Irfan Fahri menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas.
Abdul Rahim juga mengapresiasi kinerja PT Hutama Karya yang tetap mampu menjaga progres pembangunan meski menghadapi tantangan kondisi geografis di lokasi proyek.
Sementara itu, Deputy Project Manager Sekolah Rakyat Polewali Mandar, Achmad Darozi, menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kajian teknis, termasuk terkait jarak bangunan dengan area perbukitan.
“Jaraknya delapan meter. Itu sudah diperhitungkan dan sudah melalui kajian teknis,” katanya.
Ia menambahkan, pihak pelaksana optimistis pembangunan dapat selesai sesuai target. Adapun penilaian kelayakan operasional nantinya akan dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial.
Selain meninjau progres pembangunan, Abdul Rahim dan rombongan juga memastikan tindak lanjut atas insiden pelarangan peliputan terhadap jurnalis yang sempat menjadi perhatian publik.
Abdul Rahim menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi awak media untuk melakukan peliputan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang sehingga keterbukaan informasi kepada publik tetap terjaga.
Perwakilan PT Hutama Karya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang wartawan melakukan peliputan di area proyek setelah insiden tersebut, serta berkomitmen mendukung keterbukaan informasi selama proses pembangunan berlangsung.
