MAMUJU, Komunika Nusantara – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
Untuk rapat monitoring kali ini, Komisi III DPRD Sulbar memanggil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulbar sebagai mitra kerjanya, untuk menyampaikan capaian kinerja terhadap APBD tahun 2019.
Setelah pihak dinas menyampaikan pemaparan kinerjanya, anggota Komisi III DPRD Sulbar Andi Mappangara yang memimpin rapat mempertanyakan terkait adanya satu talud yang belum diproses oleh pihak dinas.
“Terdapat satu talu yang belum diproses, oleh jarenanya, saya meminta agar pihak dinas bisa memproses talud tersebut dengan cepat,” kata Andi Mappangara di ruang rapat Komisi III DPRD Sulbar, Kamis (13/06/19).
Andi Mappangara juga meminta, agar pihak dinas mendukung proram Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang digagas oleh Pemprov Sulbar.
“Saya meminta agar dari pihak ULP dengan adanya program gubernur yang di namakan program Marasa dan saya kira semua dinas sudah mengetahuI, agar kita sangat menyambut baik program tersebut agar betul di perhatikan,” pinta Andi Mappangara.
Andi Mappagara berharap progresnya dari dinas dapat semakin bagus. Karena kedapannya, ini akan menjadi salah satu bentuk penilaian pemerintah pusat kepada kita, untuk mengelolah anggaran, sehingga bisa lebih baik lagi kedepan.
“Selama ini antara ULP dan dinas kurang komunikasi,saya rasa tidak seperti itu lagi, karna kita harus bangun komunikasi dengan pihak dinas dan ULp agar kita bisa efektif dalam melakukan pembangun,” tutup Andi Mappagara. (Advertorial)
