Polman, Komunika Nusantaram Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar Komisi II melakukan kunjungan kerja di dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat, (6/12/2024).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka sharing informasi terkait optimalisasi pemisahan struktur kelembagaan dalam mendukung pengembangan dan kemandirian peternakan berkelanjutan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulbar merencanakan pemisahan struktur kelembagaan antara pertanian dan peternakan.
Pemisahan kelembagaan ini direncanakan akan dimulai pada bulan Januari tahun 2025 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, H. Syarifuddin mengatakan pemisahan kelembagaan ini bertujuan agar kerja dari dinas lebih efisien dan efektif.
Selain itu, ia mengatakan peternakan akan menjadi salah satu prioritas yang akan segera dibenahi.
“Kenapa peternakan, karena peternakan ini yang bermasalah. Salah satunya pengelolaan kandang di Desa Beroangin, yang pemasukan dan pengeluarannya tidak stabil bahkan lebih banyak anggaran yang diserap dari pada penghasilan yang didapatkan” ucap legislator Fraksi Gerindra yang karib dipanggil Astum.
Ia menegaskan, komisi II akan membentuk pansus DPRD untuk mengkaji pengelolaan peternakan sapi di Desa Beroangin.
“Kita akan melakukan kajian terkait ini, apakah pengelolaannya dilanjut atau justru di stop” ungkaonya.
Hal senada juga disampaikan wakil ketua komisi II DPRD Provinsi Hj.Jumiaty Andi Mahmud, ia menuturkan kedepan kita butuh keseriusan dalam menangani persoalaan ini agar tidak terulang lagi.
Lanjut, sebagaimana kita tahu bersama bahwa sulbar salah satu penyangga Ibu kota dibidang peternakan, menurut hemat saya, itu merupakan bukan masalah karena memang daerah kita memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan hewan ternak.
Sementara itu Anggota DPRD Fraksi PAN, H. Fadhily mengusulkan agar perkebunan dan pertanian serta peternanakan di Kabupaten Polewali Mandar terus di dorong kualitas dan produktivitasnya.
Ia menginginkan ada kolaborasi antara DPRD dan dinas Pertanian-Peternakan Kabupaten Polman untuk mendorong produktivitas peternakan.
“Kami menginginkan ada kolaborasi antara DPRD Provinsi dan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mendorong produktivitas dan kualitas” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti tidak adanya anggaran UPTD Peternakan yang dipakai para penyuluh untuk meninjau dan memeriksa kondisi ternak.
“Ini juga menjadi problem karena tidak adanya alokasi anggaran di UPTD Peternakan yang dipakai para petugas untuk turun ke masyarakat memeriksa dan meninjau kondisi ternak” Ungkap Fadhily.
