"/>

 

MAMASA, Komunika Nusantara. Dalam penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tantang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, Bupati menyebutkan total anggaran untuk dibahas DPRD sebesar, Rp 950 .798. 541.214,82 .

Bupati Mamasa , H.Ramlan Badawi dalam pidatonya di Gedung DPRD Mamasa menjelaskan. Menurunnya sumber pendapatan daerah disebabkan karena adanya pengurangan beberapa sumber pendapatan daerah antara lain, penurunan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan  juga adanya pendapatan daerah yang sah berupa hibah BOS Afirmasi.

Ramlan Badawi Bupati Kab.Mamasa Saat memberikan keterangan terkait penurunan Pendapatan Daerah

Lanjut Bupati, mudah-mudahan dalam penyerahan Ranperda APBD perubahan Kabupaten Mamasa Tahun 2020 dapat dibahas sesuai aturan yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamasa, “Dan yang paling diharapkan proses pembahasan dipercepat apalagi hingga sekarang masih dalam suasana Pendemi Covid-19 dimana proses pencegahan dan penanggulangannya mesti dimaksimalkan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri,”jelas H.Ramlan, Selasa (29/9).

Bupati menerangkan, soal pendemi Covid-19, di Provinsi Sulawesi Selatan makin meningkat hampir 600 orang dan khusus di Kabupaten Mamasa ada 12 orang positif swab dan hingga sehingga Satuan Tugas (Satgas) panganan Covid-19 serta petugas medis masih bekerja dalam meminimalisir penyebaran virus disekitar Desa Balla juga menangani sejumlah pasien .

H.Ramlan menjelaskan, sangat diharapkan satu bulan kedepan Mamasa kembali ke zona hijau sehingga untuk sementara kembali diterapkan sistem bekerja dari rumah.

Bupati menghimbau,  desa dan camat bekerjasama dengan warga agar bahu membahu dalam memutuskan penyebaran Covid-19.

Sementara Juru Bicara (Jubir) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa, Muh.Sapri mengungkapkan. Pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip akuntabilitas publik sehingga semua instansi yang mengelola anggaran tersebut harus menganut prinsip akuntabilitas publik demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Lain halnya dengan Jubir Fraksi Golkar, Jufri Sambo Ma’dika dalam pandangan umum fraksi menyatakan. Mempertimbangkan hasil pembahasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD maka Fraksi Partai Golkar menerima dengan hati sebab dalam suasana Pandemi Covid-19 yang mesti dikedepankan adalah bahasa hati demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(Hapri Nelpan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here